Di Kabupaten Kediri Angka Kemiskinan Tinggi, Anggaran Tak Terserap Juga Tinggi. Apa artinya?

Kedirionline.com – Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2017, selain tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kediri yang terus naik dari tahun ke tahun, data lain yang cukup membuat publik tercengang adalah Sisa Lebih Pengeluaran Anggaran (Silpa) atau anggaran yang tak terserap yang juga cukup tinggi dari tahun ke tahun.

Apalagi dari data LKPJ 2017 yang disampaikan Bupati Kediri dr. Haryanti Sutrisno terdapat anggaran tidak terserap (silpa) sebesar Rp. 473 miliar.

Nilai tersebut masih berkutat tak ada perbaikan di banding tahun-tahun sebelumnya. Untuk diketahui sesuai data LKPJ Bupati Kediri, pada 2014 silpa sebesar Rp. 400 Milyar, pada 2015 silpa sebesar Rp. 600 milyar dan pada 2016 ada Rp. 400 Milyar lebih.

Tingginya Silpa ini dalam kacamata masyarakat birokrasi bisa dimaknai dua hal, pertama bahwa daya serap pelaksanaan APBD kurang maksimal atau lebih sering kita kenal dengan kinerja birokrasi kurang maksimal.

Kedua, perencanaan APBD disusun dengan estimasi yang kurang matang, sehingga antara target pendapatan dan belanja tidak balance.

Sementara dalam kacamata masyarakat awam bisa lebih buruk lagi, yaitu pemerintah telah gagal mengalokasikan kemampuan sumber keuangannya untuk mendukung belanja pada sektor pelayanan publik, mengingat pada saat penyusunan APBD terdapat ribuan program yang tidak dapat didanai, baik itu melalui mekanisme perencanaan regular (musrenbang), maupun perencanaan yang bersifat aspiratif.

Birokrasi memang selalu mempunyai alasan pembenar terhadap tingginya Silpa, antara lain proyeksi pendapatan yang muncul pada saat APBD telah ditetapkan, pendapatan yang melampaui proyeksi, efisiensi belanja barang/jasa. Dan disatu sisi memang tidak diatur secara tegas regulasi yang mengatur seberapa besar jumlah ideal Silpa.

Kembali ke pada pokok substansi, bahwa fungsi APBD adalah merupakan alat bagi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai alat politik dan alat fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk melayani sekaligus mensejahterakan masyarakat dalam wilayahnya, dalam bentuk kegiatan dan program.

Silpa yang tinggi akan merugikan pemerintah itu sendiri karena sesuai dengan ketentuan yang ada Silpa pada tahun berjalan harus dalam posisi nol (0) dengan demikian, Silpa yang tinggi akan menyulitkan dalam penyusunan APBD Perubahan. Dan disisi lain, tentu masyarakat sangat dirugikan yaitu dari aspek pelayanan yang membutuhkan anggaran dari pemerintah daerah sekaligus APBD yang berfungsi sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.//cw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *