Angka Kemiskinan di Kabupaten Kediri Terus Naik. Apa Upaya Pemkab?

Kedirionline.com – Pemerintahan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno dituding gagal mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kediri.

Hal ini tercermin dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2017, yang disampaikan pada 1 April 2018 silam.

Dari data LKPJ 2017,  angka penduduk fakir miskin 2015 sebesar 52.955. Jumlah itu melonjak pada 2016 sebesar 483.349 dan bertambah lagi pada 2017 sebesar 575.293.

Ironisnya, capaian buruk ini tak bisa dikonfirmasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri lantaran agenda paripurna LKPJ tidak dihadiri satu pun pejabat pemkab, baik Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. “Semuanya absen dan hanya diwakili asisten satu,” ujar Muhaimin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri.

Muhaimin juga menjadi satu-satunya pemimpin dewan yang hadir di paripurna LKPJ tersebut. Ketua DPRD H Sulkani juga absen di agenda itu.

“Hal semacam ini sudah tentu sangat disesalkan. Mengingat seharusnya pejabat pemkab bisa mendengarkan aspirasi kami. Banyak agenda yang mestinya bisa kami dengar dari bupati, tapi malah tidak hadir, mengingat problem kemiskinan adalah hal yang cukup serius,” tandas Muhaimin.

Apalagi dari data LKPJ yang disampaikan Bupati Kediri dr. Haryanti Sutrisno juga terdapat anggaran tidak terserap (silpa) yang masih sangat tinggi yakni sebesar Rp. 473 miliar.

Untuk diketahui, Sisa Lebih Pengeluaran Anggaran (Silpa) atau anggaran yang tak terserap di Kabupaten Kediri memang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Pada 2014 silpa sebesar Rp. 400 Milyar, pada 2015 silpa sebesar Rp. 600 milyar dan pada 2016 ada Rp. 400 Milyar lebih.

Tingginya Silpa ini dalam kacamata masyarakat birokrasi bisa dimaknai dua hal, pertama bahwa daya serap pelaksanaan APBD kurang maksimal atau lebih sering kita kenal dengan kinerja birokrasi kurang maksimal. Kedua, perencanaan APBD disusun dengan estimasi yang kurang matang, sehingga antara target pendapatan dan belanja tidak balance.

Sementara dalam kacamata masyarakat awam bisa lebih buruk lagi, yaitu pemerintah telah gagal mengalokasikan kemampuan sumber keuangannya untuk mendukung belanja pada sektor pelayanan publik, mengingat pada saat penyusunan APBD terdapat ribuan program yang tidak dapat didanai, baik itu melalui mekanisme perencanaan regular (musrenbang), maupun perencanaan yang bersifat aspiratif. //cw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *